KPK Apresiasi Kemendagri Larang APBD untuk Olahraga Profesional

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam menindaklanjuti hasil kajian tentang penggunaan APBD untuk olahraga. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Kemendagri melarang penggunaan APBD untuk olahraga profesional.

Dalam pasal 23 Permendagri tersebut dinyatakan bahwa pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang dan/atau organisasi profesional yang bersangkutan, ucap  Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.

KPK sangat menyambut baik langkah ini, sekaligus juga berharap agar kementerian dan lembaga lain mau melakukan hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kemendagri dalam hal pencegahan korupsi, lanjut Johan.

Kajian mengenai penggunaan dana APBD olahraga telah dipaparkan pada 5 April 2011 di hadapan Mendagri, Gamawan Fauzi; Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Mallarangeng; dan beberapa gubernur. Dalam kajian itu, KPK mengidentifikasi tiga temuan, yaitu dilanggarnya asas umum pengelolaan keuangan daerah pada pengelolaan dana APBD bagi klub sepak bola, adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, dan dilanggarnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hibah dari APBD.

Atas hasil kajian tersebut, lanjut Johan, KPK memberikan saran kepada Mendagri untuk membuat peraturan untuk menghentikan pengalokasian APBD bagi klub sepak bola mulai tahun anggaran 2012, termasuk pengaturan sanksinya.

KPK juga menyarankan Kemendagri untuk menginventarisasi pejabat publik yang melakukan rangkap jabatan pada kepengurusan KONI dan/atau kepengurusan klub sepak bola; dan mengeluarkan peraturan mengenai larangan pejabat publik untuk melakukan rangkap jabatan pada pengurusan KONI dan klub sepak bola, ucapnya. Selain itu, KPK meminta Mendagri menetapkan peraturan tentang pedoman pengelolaan hibah bagi pemerintah daerah yang di dalamnya sekurang-kurangnya mengatur tentang kriteria calon penerima hibah dan kewajiban untuk mengumumkan kepada publik nama penerima hibah dan besaran nilai hibahnya.

sumbernya dari sini.

Bagusan yang mana ya: Mengambil Sertifikasi Profesional atau Kuliah lagi?

Kalau semua resources (biaya, waktu, kemampuan, dll.) tidak menjadi masalah, ya ambil dua2nya donk.. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau ada hukum ekonomi (need vs limited resources) yang mesti dipertimbangkan?

Berikut ini email dari rekan saya, fais, di milist lab akuntansi Fakultas Ekonomi UI:

Halo all accounting labers…

pengen tau pendapat anda – anda sekalian..
bagusan mana ya antara sertifikasi (CPA, CIA, CFE etc) dengan kuliah (S2, S3) lagi?

tergantung dana, orientasi ato kekuatan otak ya? hehehe..
tolong advisenya ya…thank you all

Mencoba untuk menjawab:

Menurutku yang paling jadi pertimbangan ketika menentukan mo ngambil sertifikasi profesional ato kuliah lagi adalah, apa sih tujuan karir kita? Kalo minatnya jadi dosen, ya pastinya s2-s3 lebih valuable. Apalagi peraturan baru di UI, denger2 jadi dosen mesti s3 ya?

Tapi kalo minatnya di dunia profesional (dalam hal ini saya asumsikan terkait bidang audit, akuntansi, ato finance), kalo boleh saya nge-ranking (in order of importance), kira2 seperti ini:
1.    CFA (no doubt! lebih lanjut bisa di-googling di internet tentang sangat sulitnya, mahal, dan dihargainya sertifikasi ini)
2.    MBA (prioritasnya dari universitas yang bagus di luar negeri)
3.    BAP (terutama buat yang pengen berkarir sebagai partner audit di KAP)
4.    MM, sebagai alternatif dari MBA di Indonesia
5.    Baru setelah itu sertifikasi yang lainnya, di tier 1 ada sertifikasi yang sudah lama, dikenal, bersifat global, dan lumayan dihargai employer, seperti FRM, CFP, CIA, CISA, CISSP. Di tier 2 ada CMA, CFE, ACCA, dan sertifikasi profesional lainnya yang dikeluarkan oleh IAI

Menyambung pertanyaan fais, apakah itu semua terantung dana, orientasi, atau otak?

Saya akan milih orientasi dulu deh. Soalnya banyak orang yang ngambil sertifikasi profesional dengan berbagai alasan, kemudian setelah berjuang mati-matian, keluar dana banyak, dan lulus… berapa taun kemudian malah sertifikasinya nggak kepake karena pindah jalur karir. Kalo gitu sayang kan, mending resource-nya (waktu, tenaga, biaya) difokuskan pada apa yang jadi tujuan kita. Walaupun ada juga orang2 yang sengaja ngambil sertifikasi supaya terbuka peluang karir yang lebih luas untuk kemudian milih jalur karir yang beda. Well… life is only a matter of choice.

Baru kemudian saya taro pertimbangan dana di yang kedua. Emang sih sertifikasi profesional atau kuliah s2/s3 itu perlu biaya dan kadang nggak sedikit. Nah, kalo biaya sendiri, itung2an cost and benefitnya harus mateng tuh biar nggak tekor seandainya kagak lulus (hiks…) ato kalo nantinya ternyata malah nggak kepake. Ngomong2 masalah biaya, banyak juga jalan supaya bisa ambil sertifikasi profesional atau kuliah s2/s3 tapi nggak mbayar kan? Misalnya cari beasiswa, ato masuk ke company yang mau bayarin sekolah ato sertifikasi kita (hidup gratieszan!!!)

Terakhir, saya taruh masalah otak. Kalo ambil sertifikasi profesional atau kuliah s2/s3 sedemikian sulit, tentunya merugikan penyelenggaranya sendiri karena nggak bakalan ada yang mo ngambil kan? I believe it’s not about the brain, but it’s only about preparation… Banyak orang yang nggak lulus sertifikasi profesional bukan karena nggak pinter koq, tapi karena nggak belajar (bisa karena nggak nyempatin diri, atau memang nggak sempat). Nah terkait ‘nggak sempat’ ini, perlu dipertimbangkan bahwa ‘nature’ kerjaan tuh beda2. Di sebagian besar company, semakin tinggi level karir kita biasanya makin santai kerjaannya. Tapi kalo di KAP, tambah ke atas posisinya biasanya malah tambah sibuk loh. Ini variable yang perlu dipikirkan untuk menentukan kapan mo ngambil sertifikasi profesional atau s2/s3 (mau sekarang, ato berapa taun ke depan).

O ya, buat beberapa sertifikasi profesional yang sifatnya teknikal (banyak itungannya), mendekati usia 30 ato lebih dari itu kayaknya perlu persiapan yang lebih deh untuk ngerjain soal ujiannya. Kenapa? Karena sejalan dengan peningkatan karir dan biasanya lebih mengurusi kerjaan secara high-level, mungkin agak sulit kalo ngerjain pertanyaan2 yang agak teknikal.

Itu ajah, maaf kalo ada salah2 kata, namanya juga ide. Mungkin yang lain dan lebih experienced bisa mengkritik ato menambahkan…