Menanti Peran Pengawas Perpajakan


(Dimuat di Harian Kontan, Jumat 23 April 2010)


Dugaan kasus korupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie membuat kepercayaan publik pada institusi perpajakan berada di titik nadir. Bilangan angka sebesar 28 milyar di rekening Gayus dan 64 milyar milik Bahasyim terasa sangat fantastis jika dibandingkan dengan masa kerja dan perolehan gaji keduanya selama bekerja di Dirjen Pajak. Terlebih lagi, kasus itu terbongkar setelah dilaksanakannya reformasi Departemen Keuangan sejak tahun 2007. Termasuk bagian dari reformasi itu adalah tunjangan remunerasi sebesar 5 Triliun di tahun 2010.

Publik kemudian mempertanyakan sejauh mana efektivitas reformasi dan perbaikan remunerasi di Departemen Keuangan, khususnya Dirjen Pajak. Jika korupsi masih saja terus terjadi, maka besarnya anggaran remunerasi hanya akan membuat negara rugi dua kali. Pertama, karena harus menanggung tambahan tunjangan remunerasi yang cukup besar. Dan yang kedua, karena tunjangan remunerasi tersebut ternyata tidak efektif untuk menghilangkan kebocoran pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Hingga sekarang, masih terdapat selisih yang cukup besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima (tax gap). Darmin Nasution (mantan Dirjen Pajak) pernah menyebutkan bahwa tax gap bisa mencapai hingga Rp 300 Triliun per tahun. Angka itu berarti sekitar 40 persen dari target penerimaan pajak 2010 sebesar 733 Triliun.

Mekanisme Pengawasan

Pada Bulan Maret 2010, Menteri Keuangan membentuk Komite Pengawas Perpajakan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Pembentukan komite ini menjadi sangat krusial di tengah-tengah terpuruknya kepercayaan masyarakat pada institusi perpajakan. Masyarakat berharap agar komite ini dapat secara efektif menjalankan fungsi pengawasan sebagai upaya memulihkan citra institusi perpajakan.

Merujuk pada Peraturan Menkeu No.54 Tahun 2008 mengenai Komite Pengawas Perpajakan, dijelaskan bahwa komite bertugas untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Kegiatan pengawasan yang dimaksud dapat meliputi pengamatan, pengumpulan informasi, dan penerimaan pengaduan masyarakat. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana pengawasan tersebut seharusnya dilakukan agar dapat  berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perpajakan?

Berdasarkan teori kriminologi klasik dari Jeremy Bentham pada abad ke-18, dijelaskan bahwa kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum tergantung pada persepsinya atas keuntungan yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Semakin besar kemungkinan perbuatannya akan diketahui orang lain, semakin kecil pula kecenderungan seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum.

Hal yang sama juga diterapkan dalam upaya pengawasan pajak. Kegiatan pengawasan yang efektif harus dapat membentuk persepsi bahwa setiap perbuatan korupsi yang dilakukan akan terdeteksi. Untuk mencapai hal itu, salah satu fungsi pengawasan yang harus dioptimalkan adalah penerimaan pengaduan. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2008 oleh ACFE (Association of Certified Fraud Examiners), asosiasi profesi pemeriksa fraud (kecurangan), diketahui bahwa mayoritas (50 persen lebih) kasus korupsi di pemerintahan dapat dideteksi melalui mekanisme pengaduan. Lebih lanjut juga dijelaskan, bahwa mayoritas pengaduan berasal dari internal organisasi dan hanya 30 persen yang berasal dari pihak eksternal.

Dari hasil survei di atas dapat diambil beberapa pelajaran. Pertama, pentingnya dilakukan edukasi pada pegawai perpajakan agar dapat secara jernih membedakan hal-hal apa yang termasuk dalam tindakan korupsi dan apa yang tidak. Upaya edukasi terutama diperlukan pada area abu-abu (grey area) dalam perpajakan untuk memperjelas batasan antara mana korupsi dan yang bukan. Dengan edukasi tersebut, diharapkan setiap pegawai pajak akan dapat memahami dan melaporkan tindakan korupsi dalam pelaksanaan pajak.

Kedua, pentingnya menerapkan berbagai jalur pengaduan dan merahasiakan identitas pelapor. Saat ini, Komite Pengawas Perpajakan telah memiliki e-mail  pengaduan yang dipublikasikan di situs resmi Kementrian Keuangan. Tidak hanya cukup sampai di situ, jalur pengaduan juga sebaiknya difasilitasi melalui beragam media seperti telepon, situs internet, fax, surat pos, dan yang lain. Hal ini akan mendorong pelapor untuk menyampaikan pengaduan dengan cara yang dianggapnya paling nyaman. Kerahasiaan identitas pelapor juga harus dijamin karena rentan terhadap upaya permusuhan dan pembalasan dari pihak-pihak yang dilaporkan.

Ketiga, akses terhadap mekanisme pengaduan sebaiknya tidak dimonopoli oleh satu institusi tunggal, akan tetapi dapat diakses juga oleh institusi-institusi tertentu yang diberi wewenang. Hal ini untuk menghindarkan pengabaian secara sengaja terhadap pengaduan yang bisa jadi dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan.

Keempat dan yang paling penting, adalah tindakan nyata yang diambil atas pengaduan-pengaduan yang diterima. Tentunya, tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti karena ada yang tidak terbukti. Sebagian pengaduan bahkan mungkin hanya berisi fitnah ataupun berita bohong belaka. Namun untuk pengaduan yang benar dan ditemukan bukti, harus ada tindak lanjut dan sanksi yang tegas. Hal ini akan menghindarkan timbulnya ketidakpercayaan atas mekanisme pengaduan yang kemudian akan memandulkan fungsi pengawasan.

Upaya Penyelidikan Pengaduan

Adapun untuk melakukan penyelidikan atas pengaduan, Komite Pengawas Perpajakan tidak dapat bertindak sendirian. Diperlukan dukungan lintas fungsi dari lembaga-lembaga terkait seperti Inspektorat Jenderal Kementrian Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kepolisian. Tanpa adanya upaya sinergis antar institusi yang didasari dengan tekad yang kuat untuk memberantas korupsi, fungsi pengawasan hanya akan menjadi macan ompong dan dianggap angin lalu oleh para koruptor.

Salah satu aturan hukum yang dapat digunakan secara lebih optimal untuk menjerat korupsi di perpajakan adalah prinsip pembuktian terbalik dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 15 tahun 2002, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. Dalam pasal itu disebutkan, untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, juga terdapat aturan baru dari Menteri Keuangan yang mengharuskan semua pejabat di Kementrian Keuangan memberikan surat kuasa kepada Menteri Keuangan untuk membuka data surat pemberitahuan (SPT) pajak, data transaksi keuangan di PPATK atas nama pemberi kuasa dan keluarganya, dan laporan harta kekayaan pribadi atas nama pemberi kuasa di KPK. Diberlakukannya aturan tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan.

Terakhir, fungsi pengawasan yang efektif tidak hanya dinilai dari keberhasilannya mendeteksi tindak pidana korupsi, tapi juga perannya dalam mencegah korupsi. Untuk itu, perlu dilakukan upaya sosialisasi dan penyadaran secara berkelanjutan kepada seluruh aparat pajak mengenai penerapan fungsi pengawasan, terutama mekanisme pengaduan. Hal itu ditujukan untuk menciptakan the power of fear (kekuatan yang menumbuhkan ketakutan) yang dapat mencegah aparat pajak melakukan korupsi.

Semoga dengan membangun mekanisme pengawasan yang efektif, Komite Pengawas Perpajakan benar-benar dapat menjalankan fungsinya dan tidak menjadi layu sebelum berkembang. Di pundak mereka tergantung harapan masyarakat agar korupsi di perpajakan segera hilang.

3 Comments

Filed under Fraud and Corruption

3 responses to “Menanti Peran Pengawas Perpajakan

  1. Nice blog Pak Mukhson,

    Mekanisme whistleblower memang efektif untuk melacak fraud dari pihak internal. Selain itu menurut saya perlu hukuman yang sangat berat untuk para koruptor. Mungkin perlu ditambahkan hukuman yang sangat berat untuk yang ketahuan melakukan fraud.

    Pendapat saya ini didukung oleh pepatah dari buku I-Ching mengatakan: bunuhlah ayam untuk menakuti monyet. Seandainya Gayus dihukum gantung (misalnya), pasti prospek-prospek fraud akan lebih ‘berhati-hati’ atau berpikir dua kali sebelum melakukan fraud.

    Di Cina, setiap birokrat harus siap menghadapi peti mati kalau ketahuan korupsi. Pendapat klasik mengatakan triangle fraud (motif internal, kesempatan dan rasionalisasi). Saya percaya, di belahan dunia manapun pasti ada fraud dan korupsi. Meningkatkan remunerasi saja terbukti tidak efektif mencegah fraud. Harus ada sanksi yang keras juga.

    Sekian analisa saya Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Pak Mukhson soalnya lebih ahli dari saya tentang hal ini..

    Regards,
    Jerry

    • Salam Pak Jerry,

      Terima kasih atas urun rembugnya. Benar bahwa publik sangat menantikan perimbangan antara remunerasi, dengan kinerja, sekaligus sanksi yang tegas buat pelaku korupsi. Sama-sama kita dukung semoga reformasi birokrasi di Depkeu, dan juga di departemen lain, tidak menjadi layu dengan perginya salah satu penggagas awalnya (Ibu Sri).

      Web yang sangat menarik juga dari The Chosen One Optima (COO) Group. Salam sukses selalu untuk Bapak dan rekan-rekan.

      Cheers!
      Mukhson

  2. biarlah mereka sadar sendiri tugas mereka masing”..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s