Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


pengadaan_barang_dan_jasa_kpk1Dalam salah satu wawancara, KPK mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang dan jasa mencapai rata-rata 36 Triliun. Lebih miris lagi, dari kasus-kasus korupsi yang ditemukan, 70 persen di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa!

Dalam artikel ini, juga disebutkan beberapa indikasi kebocoran yang dapat dilihat KPK dalam pengadaan barang dan jasa, yakni:

  • Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien
  • Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai
  • Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata
  • Mudah rusaknya infrasturuktur (masa pakai hanya mencapai 30-40 persen)
  • Perbedaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain
  • Persentase tertentu yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi

Berbicara soal aturan pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tapi masalahnya, justru aturan ini yang paling banyak dilanggar dalam kasus-kasus korupsi yang terbongkar.

Apa sih isi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 ini?

Secara maksud dan tujuan, Keppres ini dikeluarkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keppres ini juga mengatur mengenai Etika Pengadaan, yang harus dipatuhi oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dengan pengadaan, di antaranya:

  • bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa (yang seharusnya dirahasiakan) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
  • tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
  • menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait (conflict of interest)
  • menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
  • menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
  • tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Selain itu, juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi:

  • berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain
  • membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

Lebih detailnya bisa di-download di sini.

16 Comments

Filed under Fraud and Corruption

16 responses to “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  1. dwi ujiantoro

    Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang &Jasa, apakah bisa Gratis ? Seandainya dijual berapa harganya, apakah dijual di toko Buku ? Trims.

    ———————————————————-

    Saya belum pernah liat ada bukunya di toko buku, mungkin bisa menghubungi kantor perwakilan TII (Transparency International Indonesia) sebagai penyusunnya. Bisa juga di-download sendiri di website TII dengan link:

    http://www.ti.or.id/publication/84/tahun/2006/bulan/12/tanggal/14/id/2813/

  2. terima kasih atas ilmunya, pak.

  3. irfan

    Apakah diperbolehkan jasa perencanaan teknis dan pengawasan teknis dilaksanakan oleh instansi terkait (dalam hal ini dinas PU) dengan proses penunjukan langsung? Bilamana diperbolehkan, bagaimanakah prosedur/langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut secara administratif? Mohon segera balasannya. Terimakasih

    • mas, coba di-download aja peraturan di atas (Keppres No. 80 Tahun 2003)

    • Aster

      Boleh kok.. tapi dengan syarat2 tertentu.. misalnya sudah dibuka tender pada awalnya dengan sistem lelang umum dengan prakualifikasi, setelah masa pendaftaran ditutup dan telah dilakukan evaluasi kualifikasi ternyata yg lulus hanya satu, lalu dilakukan pengumuman ulang lagi dan pendaftaran ulang lagi tetap jumlahnya satu calon penyedia barang atau jasa, maka bisa dengan mekanisme penunjukkan langsung.
      Atau bisa juga karena sifat pelaksanaan dari pengadaan barangnya yang bersifat khusus dan rahasia sehingga yang dimungkinkan untuk menjadi calon penyedia barang/jasanya hanya satu calon.

      selebihnya bisa dibaca detail di KEPPRES No. 80 tahun 2003
      Moga bermanfaat.. ^____^

  4. yudhi

    naya apakah bener pns gol 2 bisa jadi penyedia barang/jasa dengan persyaratan tertentu,
    bukan cuti diluar tanggungan negara

  5. nanik

    saya memiliki dokumen2 pengadaan serta prosedur adminitrastif untuk semua pengadaan barang dan jasa pemerintah, dokumen saya biasa digunakan baik oleh pengguna jasa (panitia) maupun penyedia jasa. formatnya dalam bentuk excell, word dan pdf. saya berencana menjualnya karena saya yakin akan sangat bermanfaat (pemakai hanya tinggal mengisi data-data inti dan dokumen akan berubah otomatis), apakah hal ini diperbolehkan (saya tidak mengerti hukum penggandaan atau haki)? terimakasih, mohon sharing n reply.

  6. Anonymous

    malam pak..gimana sich ngitung denda pekerjaan. atau gimana pengenaan denda sebenarnya..apakah nilai kontrak atau sub baik kontrak….bisa dicantohkan..maksih.

  7. Raihani Daulay

    Kantor kami mengadakan lelang pengadaan ATK dan barang cetak. Pada waktu pembukaan penawaran ada 4 perusahaan yang mendaftar. Namun 3 perusahaan pada amplop tidak memuat alamat atau keterangan yang sudah ditentukan, sehingga bisa dikatakan gugur. namun pada waktu pembukaan tersebut, dokumen ketiga perusahaan tersebut tetap dibuka, sehingga ada yang bilang sah. apakah benar bisa sah atau lelang harus diulang karena hanya 1 perusahaan yang mendaftar, walaupun ketiga perusahaan telah dibuka amplop dokumennya dan dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi kriteria?

    – Berapakah selisih harga penawaran dengan HPS yang diperbolehkan. Apakah boleh sampai melebihi 60%? Dan kalau boleh apa alasannya sedangkan HPS dibuat sudah sesuai dengan standart harga yang ditetapkan dan perbandingan harga di pasaran pada saat HPS tersebut dibuat?

  8. mungkin di antara pembaca ada yang bisa bantu?
    tks..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s