A view from PricewaterhouseCoopers : Essential elements of an anti corruption programme


Tone at the Top
1. Kebijakan dan dukungan dari CEO, direksi dan senior management.
2. Secara konsisten mengkomunikasikan kebijakan dan dukungan atas program anti korupsi.
3. Mengintegrasikan program anti korupsi ke dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan.
4. Membuat ‘whistleblower hotlines, employee help lines dan topical guidance’. Gunanya untuk menerima laporan tentang korupsi dan memberikan panduan atas dilema yang dihadapi karyawan apakah perbuatannya termasuk korupsi atau tidak.
5. Laporan secara berkala tentang program anti korupsi kepada CEO dan direksi.

Risk Assessment
1. Menyusun tim dari berbagai bidang (keuangan, internal audit, hukum, operasional) dalam menyusun evaluasi resiko atau ‘risk assessment’. Tujuannya supaya evaluasinya lebih efektif, komprehensif, dan ‘down to earth’/implementatif.
2. Mengidentifikasi bagaimana saja pola korupsi yang mungkin terjadi dalam suatu proses bisnis.
3. Mengidentifikasi kecenderungan dan dampak dari pola-pola korupsi yang mungkin terjadi.
4. Melakukan evaluasi kemungkinan adanya insentif, tekanan, peluang dan perilaku yang mendorong terjadinya korupsi (lihat tulisan tentang ‘the fraud triangles’).
5. Dari hasil evaluasi resiko korupsi, kemudian disusun apa saja resiko korupsi yang perlu diprioritaskan penanganannya.

Programme Design and Control Activities
1. Membuat desain program dan kontrol untuk meminimalisir resiko korupsi dari hasil ‘risk assessment’.
2. Beberapa isu yang perlu dipertimbangkan : facilitation payments, gifts, hospitality, entertainment, political and charitable contributions, acquisition due diligence, joint ventures, record keeping requirements, investigation and sanction procedures.
3. Menyesuaikan kontrol yang akan dibuat dengan situasi dan kondisi lokal sebuah organisasi.

Monitoring
1. Merancang sistem pengawasan dan audit atas resiko-resiko korupsi dan indikator terjadinya korupsi ‘red flags’.
2. Mengevaluasi program anti korupsi secara berkala melalui internal audit.
3. Melakukan survey apakah seluruh karyawan memahami kebijakan anti korupsi yang ada di perusahaan.
4. Melakukan penyesuaian dalam desain program anti korupsi sesuai dengan hasil pengawasan/evaluasi program anti korupsi.

Response and remediation
1. Menyusun proses untuk mengajukan, melacak, menyelesaikan, dan mendokumentasikan ‘allegation’ atau dugaan korupsi.
2. Mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan kontrol yang menyebabkan korupsi dapat terjadi.
3. Mengenakan sanksi atas setiap tindakan korupsi secara konsisten.

Diambil dari sini.

Leave a comment

Filed under Fraud and Corruption

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s