Kemarin, 9 Desember 2009, adalah rekor baru blog ini…

Jumlah pengunjung mencapai 479 dalam sehari…!

Berikut adalah kata kunci yang paling dicari pengunjung blog ini (kemarin)

Statistik lain (Agustus 2008-Desember 2009)…

55.260  : Total jumlah pengunjung blog ini

188         : Total jumlah komen

62           : Total jumlah postingan tulisan

…

Happy blogging n keep posting

Semoga korupsi lekas enyah dari bumi Indonesia!!!

Sebelumnya bisa jelaskan siapa anda?
Nama Saya Rakus Koruptus, pekerjaan saya politikus dan juga pengusaha. Saat ini saya menjabat Ketua Umum Persatuan Koruptor Seluruh Indonesia atau biasa disingkat PKSI. Kami memiliki perwakilan di 33 provinsi dan anggota sebanyak lebih dari 20 ribu orang diseluruh Indonesia. Selain anggota aktif kami juga memiliki simpatisan yang juga sangat banyak mulai dari aparat pemerintah, penegak hukum, hingga Saat ini organisasi kami fokus pada pembubaran dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mendorong penghentian dan vonis bebas sejumlah kasus korupsi yang melibatkan anggota kami.

Terkait dengan rencana pemerintah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan, apa tanggapan anda?
Kami mendukung seratus persen langkah pemerintah soal pengaturan penyadapan ini. Tidak hanya saya, tapi semua koruptor Indonesia sangat mendukung rencana pemerintah ini. Apalagi jika dilihat secara subtansi, RPP tersebut membatasi kewenangan KPK dalam hal melakukan penyadapan. Terus terang kami sangat terganggu dengan keberadaan KPK khususnya soal penyadapan. Kalau KPK lemah, kan memang tujuan organisasi kami.

Anda sepertinya sangat dendam dengan KPK?
Sangat mas. KPK telah merusak hidup saya, membuat pernikahan saya hancur karena ketahuan punya pasangan lain. Saya sulit bertemu klien dan bernegoisasi sehingga pendapatan kami juga menurun dan banyak proyek yang hilang sejak ada KPK. Penderitaan ini juga dirasakan oleh seluruh koruptor indonesia. Banyak diantaranya yang jatuh msikin dan bahkan dipenjara. Makanya kami berharap beberapa waktu lalu upaya ”CICAK” lawan ”BUAYA” dimenangkan oleh kubu BUAYA. Kalau perlu semua pimpinan KPK diganti. Kami juga dukung all out (seluruh tenaga: red) waktu itu. Meski hasilnya tidak memuaskan. Kami menyesal Bibit dan Chandra masih bisa kembali ke KPK. Tapi jangan khawatir, kami sudah siapkan banyak cara untuk melemahkan KPK.

…

Selengkapnya di sini.

Meningkatnya kasus fraud secara global akhir-akhir ini mendorong asosiasi The Institute of Internal Auditors (IIA) untuk mengeluarkan panduan dalam menghadapi risiko fraud. Kedua panduan itu adalah:
1. Internal Auditing and Fraud
2. Fraud Prevention and Detection in an Automated World

Kedua panduan di atas menjadi bagian yang “sangat direkomendasikan” (strongly recommended) dalam The International Professional Practices Framework (IPPF), kumpulan standar dan panduan untuk profesi internal audit yang dikembangkan oleh The IIA.

Panduan Internal Auditing dan Fraud bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness) auditor mengenai fraud dan menjadi panduan bagi internal audit dalam menghadapi risiko fraud. Berikut ini adalah poin-poin penting yang terdapat dalam Panduan Internal Auditing dan Fraud:

Karakteristik fraud
Terdapat tiga karakteristik umum dalam tindakan fraud, yaitu:
1. Tekanan atau insentif: adanya tekanan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh pelaku fraud
2. Kesempatan: adanya peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan fraud
3. Rasionalisasi: adanya justifikasi oleh pelaku atas tindakan fraud yang dilakukannya

Program manajemen fraud yang efektif
1. Kebijakan kode etik perusahaan: berfungsi sebagai “tone at the top” dari jajaran manajemen
2. Fraud awareness: memahami apa itu fraud, penyebab dan karakteristiknya
3. Fraud risk assessment: mengevaluasi risiko dan potensi terjadinya fraud
4. Review secara berkelanjutan: aktivitas internal audit mempertimbangkan adanya risiko fraud dan menjalankan prosedur audit yang tepat berdasarkan risiko fraud tersebut
5. Pencegahan dan pendeteksian: adanya upaya-upaya yang dijalankan untuk mengurangi risiko terjadinya fraud dan dapat dengan segera mendeteksi apabila fraud telah terjadi
6. Investigasi: adanya prosedur dan sumber daya yang memadai untuk melakukan investigasi dan melaporkan kecurigaan adanya fraud

Tanggung jawab utama atas pencegahan fraud terletak pada jajaran manajemen. Adapun kegiatan internal audit dapat membantu manajemen dalam melakukan pengendalian internal (internal controls) yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan fraud.

Berikut adalah beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh internal audit terkait dengan risiko fraud.

1. Melakukan audit atas manajemen pengendalian fraud
Mencakup kebijakan dan prosedur yang memadai, tone at the top, lingkungan pengendalian (the control environment), risk assessment, evaluasi kecukupan kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud, incident management, investigasi, dan pengembalian kerugian (recovery).

2. Melakukan audit atas proses dengan risiko fraud yang tinggi
Diterapkan pada aktivitas internal dan eksternal perusahaan, seperti misalnya audit siklus penggajian (payroll) dengan risiko adanya data palsu karyawan (phantom employees), audit tagihan vendor dengan risiko adanya tagihan yang berlebihan (overcharges), audit data vendor dengan data karyawan untuk mencari vendor palsu (fictitious vendors), dan melakukan review database untuk mendeteksi transaksi ganda (duplicate transactions).

3. Mempertimbangkan aspek fraud dalam aktivitas audit
Dengan melakukan brainstorming mengenai risiko fraud, evaluasi kontrol terhadap fraud, melakukan prosedur audit sejalan dengan risiko fraud, dan mengevaluasi terjadinya kesalahan/errors yang dapat menjadi indikasi terjadinya fraud.

4. Membantu manajemen dalam melakukan evaluasi risiko fraud dan menentukan apakah kontrol atas fraud telah memadai
Dilakukan terhadap area proses bisnis, peluang bisnis baru, dan aplikasi IT.

Lebih lanjut mengenai panduan Internal Auditing and Fraud dapat diakses di sini.

Kami dari lembaga Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC) atau Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK). Lembaga ini memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki pola pikir anti korupsi (anti corruption episteme society) melalui proses networking secara online (Klub Anti Korupsi) dan offline (Jaringan LSM Anti Korupsi).

Tentang Portal Infokorupsi.com

Portal yang digagas oleh Mahyudin Al Mudra, SH., MM dan Dr. Aris Arif Mundayat ini, merupakan realisasi dari idealisme untuk membangun jaringan anti korupsi secara horizontal, meluas dan melebar, dan kemudian akan menjadi simpul-simpul anti korupsi yang bertumbuhan secara rhizomatic. Ini adalah analogi dari jamur yang jaringan sel-selnya bertautan satu sama lain dan menjadikan tumbuh kembangnya gerakan anti korupsi. Portal ini juga merupakan inisiatif yang muncul dari masyarakat untuk berpartisipasi aktif guna mencegah terjadinya korupsi dalam berbagai bentuk. Lebih dari itu juga bermaksud untuk mengajak semua pihak untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menegakkan demokrasi melalui media interaktif.

Infokorupsi.com merupakan portal aktif yang menghimpun, menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai informasi dan data mengenai korupsi dalam menu-menu yang meliputi 36 menu. Setiap menu terpecah lagi menjadi sub-sub menu yang dapat menjangkau informasi dan data di tingkat provinsi, kabupaten, dan bahkan ke depan akan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Portal ini berfungsi sebagai kekuatan yang melawan korupsi melalui jaringan, dihidupkan oleh orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya, khususnya melalui menu yang interaktif, yaitu “pengaduan”. Menu ini merupakan forum yang menjadi simpul antara rakyat, media dan aparat hukum. Melalui menu ini diharapkan jalur penanganan korupsi dapat dipercepat melalui mediasi infokorupsi.com.

Di samping itu, portal ini merupakan upaya kita semua untuk menegakkan kembali media sebagai pilar ke empat demokrasi. Hal ini penting karena media yang mandiri dan didukung oleh kekuatan anti korupsi akan mampu bergerak memperjuangkan kepentingan rakyat banyak untuk mencapai kesejahteraan secara bersama. Portal ini bertekad menggerus berbagai praktek korupsi secara sistematis, yaitu melalui jaringan, karena dari jaringan inilah kekuatan yang meluas secara horizontal akan efektif untuk bergerak ke atas melawan praktek kleptocracy di tingkat birokrasi, parlemen, maupun kehakiman.

Tentang Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC)

Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC) atau SIDAK (Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi) adalah lembaga non profit yang merupakan himpunan dari pemikiran sejumlah orang yang memiliki semangat untuk melawan korupsi di Indonesia. Untuk kepentingan tersebut SIDAK menghimpun dan menyediakan informasi dan data untuk memberantas kasus-kasus korupsi di Indonesia yang telah menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia secara berkepanjangan. Lebih dari itu, informasi dan data yang telah dihimpun oleh SIDAK dengan menggunakan berbagai perspektif, baik itu sejarah, sosiologis, antropologis, ekonomi-politik, hukum maupun psikologi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun akademisi.

SIDAK memiliki tujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki pola pikir anti korupsi (anti corruption episteme society) melalui proses networking secara online dan offline. SIDAK memiliki strategi untuk memberdayakan masyarakat untuk berkeberanian dalam melawan korupsi dan strategi tersebut menjadi dasar untuk bertindak antikorupsi. SIDAK menjalankan program pendidikan untuk mewujudkan citizen journalism sehingga masyarakat dapat secara aktif ikut berpartisipasi melakukan peliputan atau pelaporan kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dari pendidikan ini SIDAK berharap agar masyarakat memiliki akses transparansi, kontrol terhadap anggaran, dan pengaruh terhadap alokasi anggaran negara sehingga kebocoran dana dapat dicegah.

SIDAK memiliki program keanggotaan yang pendaftarannya dilakukan secara online. Kartu keanggotaan infokorupsi.com berfungsi sebagai kartu diskon, kartu kredit VISA, dan MASTER yang bekerjasama dengan sejumlah bank di Indonesia. Kartu ini menawarkan sejumlah privileges bagi anggotanya di sejumlah gerai bisnis, hotel, restoran, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Tujuannya adalah untuk memiliki kebanggaan akan prinsip dan tindakan antikorupsi.

Program yang ditawarkan SIDAK kepada anggota Infokorupsi.com bertujuan untuk dapat menjaga kesinambungan media antikorupsi tersebut dan menjalin solidaritas antikorupsi yang kuat. Dari program ini SIDAK bersama Infokorupsi.com dapat berdiri sendiri di atas dukungan anggota-anggotanya yang memiliki komitmen penuh untuk menjaga kesinambungan gerakan antikorupsi.

Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK) & Centre of Information and Data for Anti Corruption (CIDAC)

info@infokorupsi.com & infokorupsi_sidak@yahoo.com

ACFE, asosiasi anti fraud global, baru-baru ini merilis sebuah panduan untuk melakukan Fraud Risk Assessment atau pengukuran resiko fraud dalam suatu organisasi. Fraud Risk Assessment yang dirilis ACFE ini bertujuan membantu pemeriksa fraud dalam mengidentifikasi apa saja resiko fraud dalam suatu organisasi dan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi fraud tersebut (fraud risk  response).

Secara keseluruhan, materi Fraud Risk Assesment ACFE terdiri dari 15 modul, yaitu:

1. Employee Assessment
2. Management/Key Employee Assessment
3. Physical Controls to Deter Employee Theft and Fraud
4. Skimming Schemes
5. Cash Larceny Scheme
6. Check Tampering Schemes
7. Cash Register Schemes
8. Purchasing and Billing Schemes
9. Payroll Schemes
10. Expense Schemes
11. Theft of Inventory and Equipment
12. Theft of Proprietary Information
13. Corruption
14. Conflicts of Interest
15. Fraudulent Financial Reports

Setiap modul di atas terdiri dari beberapa panduan pertanyaan yang didesain untuk mengidentifikasi resiko fraud dalam sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari Fraud Risk Assesment ACFE, diperlukan sinergi dari orang-orang internal perusahaan yang mengetahui detail operasional, bersama dengan pemeriksa fraud profesional. Pertanyaan-pertanyaan dalam setiap modul tersebut kemudian dijawab secara komprehensif dan di-review oleh pemeriksa fraud untuk menghasilkan kesimpulan berikut ini:

1. Mengidentifikasi resiko inheren fraud dalam suatu organisasi
2. Mengevaluasi kecenderungan dan signifikansi resiko fraud yang telah diidentifikasi
3. Mengevaluasi siapa saja dan departemen apa yang paling mungkin melakukan fraud dan apa saja kemungkinan metode fraud yang dilakukan
4. Mengidentifikasi kontrol preventif dan detektif yang terkait dengan resiko fraud di atas
5. Mengevaluasi apakah kontrol tersebut beroperasi secara efektif dan efisien
6. mengidentifikasi resiko fraud residual yang diakibatkan tidak adanya atau tidak efektifnya kontrol
7. Melakukan respon terhadap resiko fraud residual

Dengan langkah-langkah di atas, pemeriksa fraud profesional dan manajemen internal suatu organisasi akan dapat me-mitigasi resiko fraud residual dengan tingkat kecenderungan dan/atau signifikansi yang tinggi. Adapun tetap diperlukan adanya pertimbangan dari segi biaya-manfaat (cost-benefit) dan level toleransi organisasi tersebut terhadap resiko.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang Fraud Risk Assessment mengenai Modul korupsi. Menurut ACFE, korupsi meliputi:

• Penyuapan (bribery), yaitu terkait dengan penawaran, pemberian, penerimaan, atau pengumpulan sesuatu yang memiliki nilai, untuk mempengaruhi keputusan bisnis
• Kickback, dimana vendor atau supplier melakukan pembayaran secara ilegal kepada karyawan yang melakukan aktivitas pembelian (purchasing atau procurement) untuk mendapatkan kontrak pembelian
• Pengaturan tender (bid-rigging), yaitu pengaturan hasil tender secara ilegal oleh karyawan yang terkait dengan bagian pembelian (purchasing atau procurement) untuk memenangkan vendor atau supplier tertentu
• Pungutan atau pemerasan (economic extortion), dimana karyawan yang terkait dengan bagian pembelian (purchasing atau procuremen) melakukan pungutan atau pemerasan kepada vendor atau supplier yang memenangkan proses tender
• Gratifikasi ilegal (illegal gratuition), berupa pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai, sebagai imbalan atas suatu keputusan bisnis

Berikut ini adalah contoh daftar pertanyaan untuk mengukur resiko fraud terkait dengan korupsi dalam suatu perusahaan:

1. Adakah kebijakan perusahaan mengenai penerimaan hadiah, diskon, jasa, dan sejenisnya, baik dari pelanggan maupun supplier?
2. Adakah kebijakan perusahaan mengenai proses tender atau bidding pembelian?
3. Apakah dilakukan review pada proses pembelian untuk mengidentifikasi supplier atau vendor yang selalu diprioritaskan (favored vendor)?
4. Apakah dilakukan review pada proses pembelian untuk mengidentifikasi penggelembungan harga atau pemahalan (mark up)?
5. Apakah dilakukan review pada dokumen penawaran tender untuk mengidentifikasi adanya syarat-syarat yang menghambat kompetisi?
6. Apakah dilakukan penomoran dan pengontrolan atas dokumen penawaran tender?
7. Apakah komunikasi antara perusahaan yang mengikuti tender dan panitia tender dibatasi?
8. Apakah dokumen penawaran yang masuk dijaga kerahasiaannya?
9. Apakah dilakukan review terhadap kualifikasi peserta tender?
10. Apakah pemenang tender ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined criteria)?
11. Apakah dilakukan rotasi pada penanggung jawab proses pembelian?
12. Apakah dilakukan survei secara periodik terhadap vendor atau supplier terkait dengan proses pembelian yang dilakukan dengan perusahaan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara komprehensif, akan diperoleh gambaran mengenai resiko korupsi terutama terkait dengan proses pembelian (tender, bidding atau procurement) dalam sebuah perusahaan.

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengeluarkan panduan monitoring sistem internal kontrol. Panduan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring efektivitas sistem internal kontrol dan mengambil langkah2 perbaikan yang diperlukan.

Monitoring merupakan salah satu dari 5 komponen internal kontrol (4 yang lainnya: risk assesment, control environment, control activities, information and communication). Monitoring bertujuan untuk memastikan agar sistem internal kontrol berjalan secara efektif.

Manfaat yang didapatkan apabila monitoring direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah:
1. Masalah2 internal kontrol dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan segera
2. Menghasilkan informasi yang lebih akurat dan reliabel sebagai dasar pengambilan keputusan
3. Membantu mempersiapkan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu
4. Melakukan evaluasi dan penilaian mengenai efektivitas internal kontrol

Panduan monitoring internal kontrol COSO mencakup 2 prinsip utama:
1. Melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah komponen2 sistem internal kontrol berjalan secara efektif
2. Mengidentifikasi dan melaporkan adanya kelemahan dalam internal kontrol kepada pihak2 yang bertanggung jawab dan kepada board (jajaran direksi)

Untuk mencapai hasil yang terbaik, prinsip2 monitoring internal kontrol tersebut di atas dilakukan berdasarkan 3 elemen:
1. Menetapkan dasar-dasar monitoring
a. Memberikan “tone at the top” yang tepat
b. menyusun struktur organisasi yang efektif untuk memudahkan monitoring tugas dan tanggung jawab masing2 staf

2. Penyusunan dan pelaksanaan prosedur monitoring
Dengan fokus pada persuasive information mengenai key controls yang terkait dengan meaningful risks suatu organisasi

3. Asesmen dan pelaporan
Melakukan identifikasi dan evaluasi kelemahan internal kontrol dan melaporkan hasilnya kepada pihak2 yang bertanggung jawab dan kepada board (jajaran direksi)

Beberapa contoh prosedur monitoring sistem internal kontrol yang dapat dilakukan misalnya:
1. Evaluasi dan pengujian kontrol (testing of controls) oleh bagian internal audit secara berkala
2. Membuat program continuous monitoring dalam sistem informasi
3. Melakukan pengawasan dan review atas kontrol yang ada (misalnya reconciliation review)
4. Evaluasi atas efektivitas “the tone at the top”
5. Diskusi antara komite audit dengan auditor internal dan eksternal
5. Review quality assurance atas departemen internal audit

Lebih lanjut langsung ajah ke website-nya coso di sini. Mengenai COSO, sebelumnya juga diulas di situ.

Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic).

Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut. Dengan dasar pikiran inilah, Transparency International Indonesia menyusun studi Standar Akuntansi Partai Politik seperti yang tersaji dalam buku ini. Penerbitan buku ini juga sebagai upaya pemberantasan korupsi di tubuh partai politik, seperti halnya terungkap dalam kasus Bulog Gate dan PT QSAR yang mencuat baru-baru ini.

Selengkapnya bisa di-download di sini.

Dalam salah satu wawancara, KPK mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang dan jasa mencapai rata-rata 36 Triliun. Lebih miris lagi, dari kasus-kasus korupsi yang ditemukan, 70 persen di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa!

Dalam artikel ini, juga disebutkan beberapa indikasi kebocoran yang dapat dilihat KPK dalam pengadaan barang dan jasa, yakni:

• Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien
• Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai
• Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata
• Mudah rusaknya infrasturuktur (masa pakai hanya mencapai 30-40 persen)
• Perbedaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain
• Persentase tertentu yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi

Berbicara soal aturan pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tapi masalahnya, justru aturan ini yang paling banyak dilanggar dalam kasus-kasus korupsi yang terbongkar.

Apa sih isi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 ini?

Secara maksud dan tujuan, Keppres ini dikeluarkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keppres ini juga mengatur mengenai Etika Pengadaan, yang harus dipatuhi oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dengan pengadaan, di antaranya:

• bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa (yang seharusnya dirahasiakan) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
• tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
• menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait (conflict of interest)
• menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
• menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
• tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Selain itu, juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi:

• berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain
• membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

Lebih detailnya bisa di-download di sini.

Pengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang kita temukan di seluruh tempat di Indonesia. APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi untuk proyek pengadaan. Tingkat kebocoran pada proyek pengadaan ditengarai minimal 20% dari jumlah anggaran. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Sampai hari ini, kebocoran dalam proyek pengadaan terus terjadi.

Pemerintah sudah mulai melakukan perbaikan dalam system pengadaan dengan membuat Keppres No 80/2003 yang mensyaratkan transparansi dan akuntabiliti. BPKP dan BPK juga sudah melakukan audit financial terhadap proyek-proyek pengadaan. Ini semua menunjukkan adanya langkah maju yang diharapkan bisa mengurangi tingkat kebocoran pada proyek-proyek pengadaan yang kita ketahui dilakukan melalui berbagai modus operandi.

Buku “Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa” yang diterbitkan oleh Transparansi International-Indonesia (TII) ini adalah buku pintar yang menunjukkan kepada pembaca bagaimana menghindarkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pengadaan. Buku ini adalah semacam ‘tools’ yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat sebuah kebijakan public (public policy) yang seyogyanya diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundangan.

Selengkapnya di sini.