Category Archives: Fraud and Corruption

Menggunakan ACFE Fraud Risk Assessment untuk Mengukur Resiko Fraud


Fraud Risk Assessment

ACFE, asosiasi anti fraud global, baru-baru ini merilis sebuah panduan untuk melakukan Fraud Risk Assessment atau pengukuran resiko fraud dalam suatu organisasi. Fraud Risk Assessment yang dirilis ACFE ini bertujuan membantu pemeriksa fraud dalam mengidentifikasi apa saja resiko fraud dalam suatu organisasi dan apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi fraud tersebut (fraud risk  response).

Secara keseluruhan, materi Fraud Risk Assesment ACFE terdiri dari 15 modul, yaitu:

  1. Employee Assessment
  2. Management/Key Employee Assessment
  3. Physical Controls to Deter Employee Theft and Fraud
  4. Skimming Schemes
  5. Cash Larceny Scheme
  6. Check Tampering Schemes
  7. Cash Register Schemes
  8. Purchasing and Billing Schemes
  9. Payroll Schemes
  10. Expense Schemes
  11. Theft of Inventory and Equipment
  12. Theft of Proprietary Information
  13. Corruption
  14. Conflicts of Interest
  15. Fraudulent Financial Reports

Setiap modul di atas terdiri dari beberapa panduan pertanyaan yang didesain untuk mengidentifikasi resiko fraud dalam sebuah perusahaan. Untuk mendapatkan hasil terbaik dari Fraud Risk Assesment ACFE, diperlukan sinergi dari orang-orang internal perusahaan yang mengetahui detail operasional, bersama dengan pemeriksa fraud profesional. Pertanyaan-pertanyaan dalam setiap modul tersebut kemudian dijawab secara komprehensif dan di-review oleh pemeriksa fraud untuk menghasilkan kesimpulan berikut ini:

  1. Mengidentifikasi resiko inheren fraud dalam suatu organisasi
  2. Mengevaluasi kecenderungan dan signifikansi resiko fraud yang telah diidentifikasi
  3. Mengevaluasi siapa saja dan departemen apa yang paling mungkin melakukan fraud dan apa saja kemungkinan metode fraud yang dilakukan
  4. Mengidentifikasi kontrol preventif dan detektif yang terkait dengan resiko fraud di atas
  5. Mengevaluasi apakah kontrol tersebut beroperasi secara efektif dan efisien
  6. mengidentifikasi resiko fraud residual yang diakibatkan tidak adanya atau tidak efektifnya kontrol
  7. Melakukan respon terhadap resiko fraud residual

Dengan langkah-langkah di atas, pemeriksa fraud profesional dan manajemen internal suatu organisasi akan dapat me-mitigasi resiko fraud residual dengan tingkat kecenderungan dan/atau signifikansi yang tinggi. Adapun tetap diperlukan adanya pertimbangan dari segi biaya-manfaat (cost-benefit) dan level toleransi organisasi tersebut terhadap resiko.

Dalam tulisan ini akan dibahas tentang Fraud Risk Assessment mengenai Modul korupsi. Menurut ACFE, korupsi meliputi:

  • Penyuapan (bribery), yaitu terkait dengan penawaran, pemberian, penerimaan, atau pengumpulan sesuatu yang memiliki nilai, untuk mempengaruhi keputusan bisnis
  • Kickback, dimana vendor atau supplier melakukan pembayaran secara ilegal kepada karyawan yang melakukan aktivitas pembelian (purchasing atau procurement) untuk mendapatkan kontrak pembelian
  • Pengaturan tender (bid-rigging), yaitu pengaturan hasil tender secara ilegal oleh karyawan yang terkait dengan bagian pembelian (purchasing atau procurement) untuk memenangkan vendor atau supplier tertentu
  • Pungutan atau pemerasan (economic extortion), dimana karyawan yang terkait dengan bagian pembelian (purchasing atau procuremen) melakukan pungutan atau pemerasan kepada vendor atau supplier yang memenangkan proses tender
  • Gratifikasi ilegal (illegal gratuition), berupa pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai, sebagai imbalan atas suatu keputusan bisnis

Berikut ini adalah contoh daftar pertanyaan untuk mengukur resiko fraud terkait dengan korupsi dalam suatu perusahaan:

  1. Adakah kebijakan perusahaan mengenai penerimaan hadiah, diskon, jasa, dan sejenisnya, baik dari pelanggan maupun supplier?
  2. Adakah kebijakan perusahaan mengenai proses tender atau bidding pembelian?
  3. Apakah dilakukan review pada proses pembelian untuk mengidentifikasi supplier atau vendor yang selalu diprioritaskan (favored vendor)?
  4. Apakah dilakukan review pada proses pembelian untuk mengidentifikasi penggelembungan harga atau pemahalan (mark up)?
  5. Apakah dilakukan review pada dokumen penawaran tender untuk mengidentifikasi adanya syarat-syarat yang menghambat kompetisi?
  6. Apakah dilakukan penomoran dan pengontrolan atas dokumen penawaran tender?
  7. Apakah komunikasi antara perusahaan yang mengikuti tender dan panitia tender dibatasi?
  8. Apakah dokumen penawaran yang masuk dijaga kerahasiaannya?
  9. Apakah dilakukan review terhadap kualifikasi peserta tender?
  10. Apakah pemenang tender ditentukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya (predetermined criteria)?
  11. Apakah dilakukan rotasi pada penanggung jawab proses pembelian?
  12. Apakah dilakukan survei secara periodik terhadap vendor atau supplier terkait dengan proses pembelian yang dilakukan dengan perusahaan?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas secara komprehensif, akan diperoleh gambaran mengenai resiko korupsi terutama terkait dengan proses pembelian (tender, bidding atau procurement) dalam sebuah perusahaan.

12 Comments

Filed under Fraud and Corruption

Panduan Monitoring Sistem Internal Kontrol (COSO)


coso

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) mengeluarkan panduan monitoring sistem internal kontrol. Panduan tersebut bertujuan untuk melakukan monitoring efektivitas sistem internal kontrol dan mengambil langkah2 perbaikan yang diperlukan.

Monitoring merupakan salah satu dari 5 komponen internal kontrol (4 yang lainnya: risk assesment, control environment, control activities, information and communication). Monitoring bertujuan untuk memastikan agar sistem internal kontrol berjalan secara efektif.

Manfaat yang didapatkan apabila monitoring direncanakan dan dilaksanakan dengan baik adalah:
1. Masalah2 internal kontrol dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan segera
2. Menghasilkan informasi yang lebih akurat dan reliabel sebagai dasar pengambilan keputusan
3. Membantu mempersiapkan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu
4. Melakukan evaluasi dan penilaian mengenai efektivitas internal kontrol

Panduan monitoring internal kontrol COSO mencakup 2 prinsip utama:
1. Melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah komponen2 sistem internal kontrol berjalan secara efektif
2. Mengidentifikasi dan melaporkan adanya kelemahan dalam internal kontrol kepada pihak2 yang bertanggung jawab dan kepada board (jajaran direksi)

Untuk mencapai hasil yang terbaik, prinsip2 monitoring internal kontrol tersebut di atas dilakukan berdasarkan 3 elemen:
1. Menetapkan dasar-dasar monitoring
a. Memberikan “tone at the top” yang tepat
b. menyusun struktur organisasi yang efektif untuk memudahkan monitoring tugas dan tanggung jawab masing2 staf

2. Penyusunan dan pelaksanaan prosedur monitoring
Dengan fokus pada persuasive information mengenai key controls yang terkait dengan meaningful risks suatu organisasi

3. Asesmen dan pelaporan
Melakukan identifikasi dan evaluasi kelemahan internal kontrol dan melaporkan hasilnya kepada pihak2 yang bertanggung jawab dan kepada board (jajaran direksi)

Beberapa contoh prosedur monitoring sistem internal kontrol yang dapat dilakukan misalnya:
1. Evaluasi dan pengujian kontrol (testing of controls) oleh bagian internal audit secara berkala
2. Membuat program continuous monitoring dalam sistem informasi
3. Melakukan pengawasan dan review atas kontrol yang ada (misalnya reconciliation review)
4. Evaluasi atas efektivitas “the tone at the top”
5. Diskusi antara komite audit dengan auditor internal dan eksternal
5. Review quality assurance atas departemen internal audit

Lebih lanjut langsung ajah ke website-nya coso di sini. Mengenai COSO, sebelumnya juga diulas di situ.

3 Comments

Filed under Fraud and Corruption

Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik


standar-akuntansi-keuangan-khusus-partai-politik

Standarisasi akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan partai politik, akan memberikan informasi kepada publik bagaimana partai tersebut memperoleh dana, kecakapannya mengelola dana, dan tertib pembelanjaannya. Pencatatan keuangan yang transparan akan memberikan gambaran kepada publik tentang kualitas dan komitmen partai tersebut dalam upaya bersama mencegah terjadinya taktik politik uang (money politic).

Laporan keuangan juga akan memberikan gambaran apakah partai tersebut telah menjalankan mandat rakyat (konstituen) yang memilihnya, atau lebih dipengaruhi oleh orang atau kelompok kepentingan yang memberikan sumbangan besar kepada partai tersebut. Dengan dasar pikiran inilah, Transparency International Indonesia menyusun studi Standar Akuntansi Partai Politik seperti yang tersaji dalam buku ini. Penerbitan buku ini juga sebagai upaya pemberantasan korupsi di tubuh partai politik, seperti halnya terungkap dalam kasus Bulog Gate dan PT QSAR yang mencuat baru-baru ini.

Selengkapnya bisa di-download di sini.

Leave a comment

Filed under Fraud and Corruption

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


pengadaan_barang_dan_jasa_kpk1Dalam salah satu wawancara, KPK mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan tindak pidana korupsi dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang dan jasa mencapai rata-rata 36 Triliun. Lebih miris lagi, dari kasus-kasus korupsi yang ditemukan, 70 persen di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa!

Dalam artikel ini, juga disebutkan beberapa indikasi kebocoran yang dapat dilihat KPK dalam pengadaan barang dan jasa, yakni:

  • Banyaknya proyek pemerintah yang tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak efisien
  • Banyaknya barang/jasa yang dibeli tidak bisa dipakai
  • Pengadaan barang/jasa tidak sungguh dibutuhkan karena dijinjing dan dititipkan dari ”atas”, bukan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang nyata
  • Mudah rusaknya infrasturuktur (masa pakai hanya mencapai 30-40 persen)
  • Perbedaan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) barang sejenis yang cukup menyolok antara satu instansi dengan instansi lain
  • Persentase tertentu yang harus disetor oleh Panitia Pengadaan dan Pimpro kepada atasan, dengan dalih untuk belanja organisasi

Berbicara soal aturan pengadaan barang dan jasa, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tapi masalahnya, justru aturan ini yang paling banyak dilanggar dalam kasus-kasus korupsi yang terbongkar.

Apa sih isi dari Keppres No. 80 Tahun 2003 ini?

Secara maksud dan tujuan, Keppres ini dikeluarkan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Keppres ini juga mengatur mengenai Etika Pengadaan, yang harus dipatuhi oleh pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dengan pengadaan, di antaranya:

  • bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa (yang seharusnya dirahasiakan) untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
  • tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat
  • menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait (conflict of interest)
  • menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa
  • menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
  • tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

Selain itu, juga diatur mengenai perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi:

  • berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain
  • membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan

Lebih detailnya bisa di-download di sini.

16 Comments

Filed under Fraud and Corruption

Buku Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa


corruptionPengadaan barang dan jasa adalah proyek besar yang kita temukan di seluruh tempat di Indonesia. APBN dan APBD memberikan banyak sekali porsi untuk proyek pengadaan. Tingkat kebocoran pada proyek pengadaan ditengarai minimal 20% dari jumlah anggaran. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Sampai hari ini, kebocoran dalam proyek pengadaan terus terjadi.

Pemerintah sudah mulai melakukan perbaikan dalam system pengadaan dengan membuat Keppres No 80/2003 yang mensyaratkan transparansi dan akuntabiliti. BPKP dan BPK juga sudah melakukan audit financial terhadap proyek-proyek pengadaan. Ini semua menunjukkan adanya langkah maju yang diharapkan bisa mengurangi tingkat kebocoran pada proyek-proyek pengadaan yang kita ketahui dilakukan melalui berbagai modus operandi.

Buku “Panduan Mencegah Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa” yang diterbitkan oleh Transparansi International-Indonesia (TII) ini adalah buku pintar yang menunjukkan kepada pembaca bagaimana menghindarkan diri dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proyek pengadaan. Buku ini adalah semacam ‘tools’ yang dapat dijadikan rujukan untuk membuat sebuah kebijakan public (public policy) yang seyogyanya diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundangan.

Selengkapnya di sini.

1 Comment

Filed under Fraud and Corruption

Belajar Mendeteksi Fraud dalam 10 Menit


Kemarin2 di blog ini banyak postingan tentang contoh kasus fraud misalnya di Satyam, atau Madoff. Juga ada yang lebih umum kayak ini dan itu.

Dari semua postingan itu, ditambah masih banyak lagi kasus fraud yang lain seperti Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia, de-el-el, semakin jelas aja kalo sekarang ini banyak banget kasus fraud yang terbongkar. Tapi hati-hati loh, jangan2 itu cuma fenomena gunung es, yang ketahuan dan kebongkar selalu lebih sedikit dari lebih banyak lagi fraud yang sekarang ini ‘sedang’, dan ‘akan’ dilakukan.  Yang terakhir ini cuma belum kebongkar aja (bisa karena nasib lagi belum apes, ato memang sedemikian canggih dan kompleksnya fraud yang dilakukan).

Terus pertanyaannya adalah, gimana sih cara mendeteksi fraud? Ini tidak hanya relevan buat auditor yang secara langsung maupun tidak langsung menangani kasus fraud, tapi juga sangat menarik buat yang suka ngikutin berita-berita tentang fraud dan korupsi.

Salah satu software yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi fraud adalah ACL. Dalam salah satu webinar-nya, ada tips bagus dan simple dari Sean Elrington (Senior Technical Specialist ACL) untuk mendeteksi fraud. Kurang lebih gini caranya…

Suspicious numbers

Cara pertama yang sering dilakukan dalam mendeteksi fraud adalah dengan mencari angka-angka yang ‘mencurigakan’. Ini pake ilmu khusus, ‘curigation’ namanya (baru sekalinya denger sekarang? sama donk, he2x..)

a. Benford Analysis
Populer dengan nama Benford’s Law (kaidah atau hukum Benford), analisanya mengatakan bahwa secara umum dan internasional dalam sebuah populasi, angka yang berawalan 1,2, dan 3 akan berjumlah lebih banyak dari angka yang berawalan 7,8, dan 9. Akan tetapi supaya Benford’s Law ini dapat diterapkan secara efektif, angka-angka dalam satu populasi tersebut harus memenuhi beberapa syarat:

1. Tidak ada batas bawah angka tertentu
2. Lebih banyak nilai/angka-angka yang kecil daripada yang besar (misalnya lebih banyak satuan, puluhan, dan ratusan daripada ratusan ribuan atau puluhan juta)
3. Minimal 1000 data
4. Merupakan angka yang ‘natural’ (bukan daftar angka-angka berupa nomor telepon, KTP, NPWP, dan sejenisnya)
5. Berasal dari transaksi yang mirip/serupa (misalnya, data jumlah pembelian per-konsumen di bulan tertentu)

Harusnya pola yang normal dari sebuah populasi angka menurut Benford’s Law itu seperti ini:

benfords-law-11

Kurva yang di atas merupakan hasil analisa Benford’s Law yang dilakukan pake software ACL pada set data asli. Pas dimasukkan data palsu ato boongan, kurvanya jadi kayak gini:

benfords-law-21

Tapi analisa Benford’s Law ini tidak konklusif loh ya. Artinya, cuma menunjukkan adanya kemungkinan atau indikasi potensial terjadinya fraud. Perlu diinget juga bahwa adanya anomali dalam populasi data tidak selalu disebabkan fraud.

b. Even dollar transaction
Kalo yang ini, adalah mencari angka-angka yang jumlahnya sama persis, kalo di ACL menggunakan function MOD atau MODULUS. Kenapa memangnya dengan angka-angka yang sama persis? Karena salah satu cara untuk melakukan fraud adalah dengan mencatat atau menjurnal transaksi palsu, yang kemudian akan dikoreksi atau di-adjustment. Misalnya fraud yang dilakukan dengan menggelembungkan nilai penjualan (sales) supaya dapet bonus gede, lalu dikoreksi atau dihapuskan sejumlah yang sama di periode selanjutnya.

Sekali lagi, tes ‘even dollar transaction’ ini juga hanya menunjukkan indikasi atau potensi terjadinya fraud. Adanya kesamaan data tidak selalu berarti fraud, tapi oke-lah buat memandu investigasi fraud.

Suspicious Vendors

Kalo yang ini, adalah teknik mendeteksi fraud dengan mencari vendor atau supplier atau rekanan yang ‘mencurigakan’. Biasa dikenal dengan istilah ‘phantom vendors’, yang sebenarnya cuma numpang nama doang dan nggak pernah mengirimkan barang ato jasa yang dipesan, tapi melakukan penagihan (invoice) dan dibayar. Yang kayak gini ini biasanya melibatkan orang dalem, yang terlibat dalam siklus pembelian atau procurement dan pembayaran atau payment.

Salah satu cara nyari suspicious vendors adalah dengan mencari keterkaitan atau relasi antara karyawan perusahaan dengan supplier atau vendor tertentu. Bisa dengan mencari kesamaan data antara karyawan dan supplier, seperti alamat, nomor telepon, NPWP, nomor rekening bank, dll. Perusahaan dengan alamat PO. BOX. atau perumahan (apartemen, kompleks) juga bisa jadi mengindikasikan ‘phantom vendors’.

Di ACL juga ada function ‘soundslike’ untuk mencari kesamaan data antara sesama supplier, yang bisa menjadi indikasi adanya ‘phantom vendors’. Misalnya ada 2 vendors, yang satu namanya PT. ABC, satu lagi PT. AB C (tambah spasi). Mencurigakan gak sih.

Suspicious bids

Salah satu fungsi yang paling rawan resiko fraud-nya adalah bagian pengadaan atau pembelian atau procurement. Salah satu modus yang biasa dilakukan yaitu dengan memberikan informasi yang tidak fair kepada calon supplier. Jadinya yang menang 4 L (loe lagi loe lagi) wah CPD (cape dech).

Fraud test yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan tanggal penerimaan dokumen penawaran dengan tanggal pengumuman hasil pemenang. Supplier yang secara konsisten memenangkan tender dengan memasukkan penawaran mendekati tanggal pengumuman hasil tender bisa jadi mendapat info (baca: kolusi) dengan orang dalam. Misalnya dikasih tau harga penawaran supplier lain, dsb.

Kalo mau tau lebih jelas, bisa download video-nya dari sini (format *.wrf) >>> rada aneh kan, makanya harus pake installer ini.

6 Comments

Filed under Fraud and Corruption

Skandal Satyam mengguncang dunia


satyam1Mempunyai 50 ribu karyawan yang tersebar di berbagai pusat pengembangan IT-nya di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, dan Australia. Menjadi rekanan dari 654 perusahaan global, termasuk General Electric, Nestle, Qantas Airways, Fujitsu, dan 185 perusahaan Fortune 500 lainnya. Sahamnya listed di India’s National Stock Exchange, The New York Stock Exchange dan Euronext di Eropa. Merupakan perusahaan penyedia perangkat lunak resmi di event FIFA World Cup 2010 di Afrika Selatan dan 2014 di Brazil.

Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Di Oktober 2008, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21 persen menjadi 2,55-2,59 milyar dolar pada bulan Maret 2009.

Melihat semua reputasinya, pantas saja jika Satyam dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India.

Satyam didirikan dan dipimpin oleh Ramalinga Raju, lulusan MBA Ohio University dan alumnus Harvard University. Ramalinga Raju mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya Ernst & Young Entrepreneur of the Year for Services (tahun 1999), Dataquest IT Man of the Year (2000), dan CNBC’s Asian Business Leader – Corporate Citizen of the Year award (2002). Pada 2004, jumlah kekayaan Ramalinga Raju mencapai 495 juta dolar.

ramalinga-raju2

Riding a tiger

Sungguh ironis, pada 7 Januari 2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank Satyam di akhir September 2008).

Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka (accrued interest), mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya (understated liability) dan menggelembungkan nilai piutang (overstated debtors).

The gap in the balance sheet has arisen purely on account of inflated profits over a period of last several years. What started as a marginal gap between actual operating profit and the one reflected in the books of accounts continued to grow over the years. It has attained unmanageable proportions as the size of company operations grew significantly.

Pada awalnya, Satyam fraud dilakukan dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. Begitu kompleksnya situasi yang dihadapi Ramalinga Raju karena fraud yang dilakukannya, ia mengatakan dalam suratnya..

It was like riding a tiger, not knowing how to get off without being eaten.

Pada 14 Januari 2009, auditor Satyam selama 8 tahun terakhir – Price Waterhouse India mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak reliable karena dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Institusi akuntan di India ICAI, meminta PwC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam.

Ini bukan pertama kalinya PwC tersangkut masalah di India. Pada 2005, The Reserve Bank of India melarang PwC untuk mengaudit bank selama 8 tahun karena melakukan audit yang tidak memadai atas non-performing asset dari Global Trust Bank. PwC menghadapi investigasi terkait kegagalannya mengidentifikasi fraud senilai 21 juta euro di divisi air mineral grup perusahaan Greencore.

Satyam kini

Menyusul skandal fraud dalam laporan keuangan Satyam, pada 10 Januari 2009 harga saham Satyam jatuh menjadi 11,5 rupees, atau hanya senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar 544 rupees.

Satyam adalah pemenang penghargaan the coveted Golden Peacock Award for Corporate Governance under Risk Management and Compliance Issues di tahun 2008. Gelar itu kemudian dicabut sehubungan dengan skandal fraud yang dihadapinya.

Adapun Raju dan saudaranya, B. Rama Raju, yang juga terkait Satyam fraud, kemudian ditahan dengan tuduhan melakukan konspirasi kriminal, penipuan, pemalsuan dokumen, dan menghadapi ancaman hukuman 10 tahun penjara.

Belajar dari sejarah kejayaan dan kejatuhan Satyam, lebih ironis lagi ketika mengetahui bahwa kata Satyam berasal dari bahasa Sanskirt yaitu ‘Satya’, yang artinya kejujuran.

6 Comments

Filed under Fraud and Corruption