Korupsi – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas


korupsi1Korupsi – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.

Korupsi (bahasa Latincorruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak[1].

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum,
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah

  • memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  • penggelapan dalam jabatan,
  • pemerasan dalam jabatan,
  • ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  • menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Selengkapnya di link ini.

5 Comments

Filed under Fraud and Corruption

Setoran ‘Uang Keamanan’ Freeport ke Indonesia


Freeport-McMoRan Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan ‘uang keamanan’ untuk operasionalnya di sejumlah negara. Di Indonesia, ‘uang keamanan’ Freeport mencapai US$ 14 juta atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS.

Berdasarkan laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold, disebutkan anggaran keamanan untuk di Indonesia mencapai US$ 14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan ‘uang keamanan’ di AS yang mencapai US$ 81 juta. Namun Freeport tidak mengeluarkan anggaran keamanan untuk operasionalnya di Chili, Peru dan Republik Demokratik Kongo. Ditambah uang keamanan dalam jumlah kecil di sejumlah negara, total dana yang digelontorkan Freeport untuk keamanan mencapai US$ 97 miliar. Dalam laporan keuangan tersebut, Freeport membuka dana-dana yang dibayarkannya ke pemerintah di negara-negara tempat mereka beroperasi. Termasuk di Indonesia, yang masuk dalam kandidat negara Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) pada 2010.

Dijelaskan, PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerjasama dengan pemerintah memelihara pesanan publik, mendukung upaya penegakan hukum dan melindungi personel serta properti perusahaan. Untuk itu, PTFI memberikan dukungan biaya penyediaan keamanan dari pemerintah hingga US$ 14 juta pada tahun 2010. Dana dukungan keamanan ini digunakan untuk bermacam infrastruktur dan biaya lain termasuk makanan, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, biaya kecelakaan dan administrasi serta program bantuan komunitas.

Secara total, pembayaran Freeport ke pemerintah Indonesia pada tahun 2010 mencapai US$ 1,974 miliar. Rincian dari setoran Freeport ke Indonesia adalah:

  •     Pajak Pendapatan Korporasi, Refunds Netto : US$ 1,293 miliar
  •     Pajak Withholding untuk dividen asing : US$ 173 juta
  •     Pajak gaji karyawan : US$ 43 juta
  •     Dividen : US$ 169 juta
  •     Royalti dan pajak lainnya : US$ 185 juta
  •     Biaya Keamanan (Property Taxes) : US$ 14 juta
  •     Pajak dan Fee lain-lain : US$ 97 juta.

Setoran Freeport ke pemerintah Indonesia merupakan yang terbesar. Kepada pemerintah AS, Freeport ‘hanya’ setor US$ 749 juta. Total setoran Freeport ke pemerintah di negara-negara tempat dia beroperasi mencapai US$ 3,744 miliar.

Seperti diketahui, masalah biaya keamanan Freeport ke personel militer di Indonesia baru-baru ini menuai kritikan. Kontras menyatakan sebanyak 635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh KontraS, mereka terdiri dari 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika, 35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri dan 160 anggota TNI. Personel ini diganti setiap bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp 1,25 juta per orang yang diberikan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo membenarkan adanya dana dari Freeport untuk personel Polri di Papua. Menurut Kapolri, dana itu seperti uang saku. “Kalau misalnya ada bantuan dari salah satu yang kita lakukan kegiatan pengamanan tentunya itu adalah bagian dari seperti uang saku,” ujar Kapolri.

Sumbernya dari sini.

Leave a comment

Filed under Fraud and Corruption

Fraud Kartu Kredit Capai 2.741 Kasus, Jumlah Kerugian Mencapai Rp11,78 Miliar


Bank Indonesia (BI) mengatakan fraud (kekacauan) di perbankan khusus kartu kredit mencapai 2.741 kasus dengan nilai kerugian mencapai Rp11,78 miliar dari Januari sampai April 2011. BI mengatakan fraud ini terjadi karena pencurian identitas.

Hal ini berdasarkan data Bank Indonesia terkait Kebijakan dan Pengaturan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran yang disampaikan dalam Seminar Perlindungan Nasabah di Gedung BI, Jakarta, Rabu (8/6/2011).

Bank sentral mencatat fraud dari pencurian identitas tercatat sebanyak 1.204 kasus dengan kerugian Rp5,963 miliar. Sedangkan terbanyak kedua adalah fraud kartu kredit terjadi akibat adanya pemalsuan kartu yang mencapai 545 kasus dengan kerugian Rp 2,530 miliar.

Sedangkan untuk fraud kartu ATM (debet), BI memaparkan terdapat 3.246 kasus dengan kerugian sebanyak Rp 294 juta. Paling banyak kasus fraud kartu ATM (debet} karena hilang dan atau dicuri dimana mencapai 3.005 kasus dengan kerugian Rp62 juta.

Kepala Biro Investasi BI Hendrikus Ivo menambahkan bahwa dari jumlah komplain atau pengaduan yang diterima BI tersebut, sekira 464 kasus atau 40 persennya adalah pengaduan mengenai payment khususnya kartu kredit. “40 persennya kita terima pengaduan masalah kartu kredit,” imbuhnya.

Menurut data statistik Bank Indonesia, pada triwulan I tahun 2011, jumlah pengaduan nasabah umum tercatat sebanyak 216.291. Terkait masih relatifnya jumlah pengaduan nasabah tersebut, BI mengharapkan agar perbankan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabahnya.

Sumber dari sini.

1 Comment

Filed under Fraud and Corruption

Kebijakan “Anti Fraud” Perbankan Segera Keluar


Kompas

Kepala Biro Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Irwan Lubis mengatakan bahwa kebijakan BI mengenai pedoman anti fraud atau penggelapan di bank sudah siap dikeluarkan dalam waktu dekat.

“Konsepnya sudah selesai, tinggal menunggu dibawa ke rapat Dewan Gubernur BI. Tunggu saja,” kata Irwan Lubis di Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Menurutnya, aturan anti fraud ini ditujukan agar bank memiliki sistem pencegahan terjadinya penggelapan, dengan membuat sistem deteksi, pemantauan, dan sistem yang meninjau kebijakan di bidang SDM.

Dengan aturan ini, bank diharapkan bisa menyusun analisis dari database fraud yang pernah ada, termasuk analisis mengenai kolusi internal- eksternal di bank sehingga menjadi bahan pencegahan terulangnya kasus itu. “Jadi sebenarnya aturan-aturan sudah ada, dan kita hanya melengkapi untuk membantu manajemen bank agar lebih hati-hati dalam pengawasan internalnya,” ujarnya.

Selama ini, lanjut Irwan, BI sudah mengeluarkan berbagai aturan yang cukup banyak untuk mencegah adanya fraud seperti dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap direksi dan komisaris bank.

Sementara untuk mengawasi pegawai bank, BI sudah meminta agar good corporate governance ditegakkan dalam melaksanakan pengawasan internal, seperti pedoman know your employee, sistem rotasi pegawai, dan lain-lain.

Selain aturan-aturan itu, BI juga dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan mengenai pencadangan modal untuk membiayai kerugian akibat kasus penggelapan.

“Ke depan ada rencana untuk modal juga, sekarang modal bank lagi banyak, dan itu akan kita minta dicadangkan untuk masa gelap, ini sedang dikaji,” katanya.

Dengan berbagai aturan pengawasan perbankan yang dikeluarkan BI, sebenarnya secara ketahanan, individual bank sudah bagus, tetapi pengawasan operational risk harus dilakukan bersama bank karena alat dan kelengkapannya sudah disiapkan dan diatur Bank Indonesia.

Irwan menuturkan, Bank Indonesia akan terus meningkatkan pengawasan terhadap perbankan, terutama di bidang operasional, meski sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berlapis dan dinilai beberapa pihak cukup baik dalam mendorong kinerja perbankan.

“Secara performa industri perbankan baik-baik saja, terlihat dari indikator, risiko, growth, kredit dan lain-lain. Bahkan keuntungan bank semakin meningkat, sampai Maret laba mencapai Rp 90 triliun,” ujarnya.

Menurut dia, beberapa kasus perbankan yang muncul belakangan ini sifatnya kasuistis dan cenderung bersumber dari kelemahan operasional bank. “Kami akan terus tingkatkan supervisi sebagai penyempurnaan dan sebagai regulator BI sudah melakukan evolusi dari pengawasan bank dan itu sangat berlapis,” kata Irwan.

Sumbernya dari sini.

Leave a comment

Filed under Fraud and Corruption

KPK: Ada 14 Perusahaan Asing Pengemplang Pajak di Sektor Migas


 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan ada 14 perusahaan asing yang bergerak di sektor migas tidak membayar pajak. Kerugian yang ditimbulkan mencapai angka Rp 1,6 triliun.

“Ada 14 perusahaan asing yang tidak pernah bayar pajak, bahkan ada beberapa perusahaan yang tidak membayar pajak sejak lima kali menteri keuangan berganti,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar saat dihubungi detikcom lewat telepon, Kamis (14/7/2011).

Hal ini yang menjadi bahasan pada pertemuan Rabu (13/7) kemarin ketika KPK melakukan koordinasi dengan BP Migas, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Koordinasi itu untuk membahas mengenai belasan perusahaan asing yang tidak pernah membayar pajak.

Menurut Haryono, berdasarkan catatan dari BP Migas, kerugian negara yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya pajak oleh perusahaan asing itu mencapai Rp 1,6 triliun. Namun, Haryono memperkirakan angka itu jauh lebih besar karena baru BP Migas yang melakukan pendataan.

“Belum, nantinya jika Ditjen Pajak atau KPK yang melakukan pendataan,” ujar Haryono.

Haryono mengatakan, berdasarkan kesimpulan sementara, diketahui belasan perusahaan itu tidak membayar pajak karena terjadi dispute atau perbedaan pendapat dengan pemerintah soal penghitungan pajak. Namun, jika terus terjadi, Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar.

Haryono khawatir telah terjadi permainan dan penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara terkait tidak dibayarnya pajak itu. Haryono mengingatkan seperti kasus pegawai Ditjen Pajak, Gayus Tambunan yang mengatur pembayaran pajak dengan sejumlah perusahaan.

Namun, kata Haryono, sejauh ini KPK belum menemukan adanya indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ia berjanji KPK akan melakukan kajian mendalam mengenai masalah ini.

“Jelas KPK akan bertindak, ini menyangkut kepentingan negara,” tegas Haryono.

Sumbernya dari sini.

6 Comments

Filed under Fraud and Corruption

BI Akui Banyak Bank Dibobol Karena Pengawasan Internal Memble


Sumbernya dari sini.

Bank Indonesia (BI) mengakui banyaknya kasus fraud atau pembobolan bank akhir-akhir ini disebabkan karena lemahnya pengawasan internal. Bank sentral meminta bank untuk introspeksi serta membenahi pengendalian internal dengan mengoptimalkan manajemen risiko.

“Kasus-kasus yang terjadi merupakan kesempatan perbankan Indonesia untuk introspeksi untuk menyempurnakan pengawasan ke arah yang lebih berbasis risiko. Juga fokus pada aspek kepatuhan dan fungsional terutama risiko operasional untuk memitigasi risiko termasuk internal auditor,” ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah disela diskusi mengenai banking efficiency award 2011 di Hotel Nikko, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Dicontohkan Halim, beberapa kasus besar industri perbankan global misalnya saja di Singapura beberapa waktu lalu juga dikarenakan lemahnya pengawasan internal dan level top manajemen. Kasus di Indonesia, sambung Halim tidak jauh dari hal tersebut dimana terdapat beberapa kelemahan.

“Antara lain level top manajemen dalam melakukan review secara berkala terhadap kebijakan sistem prosedur SOP dan pengendalian internal, kemudian pengawasan internal yang kurang optimal serta adanya kelemahan implementasi kebijakan sistem dan prosedur serta SDM yang kurang menjalankan prinsip Know Your Employee,” paparnya.

“Ditambah ada beberapa pejabat yang kelewat batas dengan dapat mudahnya memodifikasi data nasabah yang tidak diketahui pimpinan bank sehingga terjadi penarikan tanpa diketahui,” imbuh Deputi Bidang Pengawasan BI ini.

Maka dari itu, Halim menyampaikan BI akan menyempurnakan sejumlah aturan untuk memperkuat good corporate governance dalam melindungi kepentingan nasabah dan industri perbankan. Aturan yang digodok antara lain menyempurnakan kontrol internal yang efektif, ketersediaan standard operational procedure yang memadai dan mendorong pengawasan aktif dari direksi dan komisaris.

Selain itu, bank sentral juga akan menyempurnakan pengawasan dengan penguatan fungsi Direksi Kepatuhan yang lebih optimal dan satuan kerja audit internal dan manajemen risiko yang dapat beroperasi secara independen.

“Semuanya itu antara lain lapisan pertahanan pertama pada bank kalau semuanya dilakukan dapat mengurangi risiko operasional,” ujarnya.

Disamping pengguatan GCG di internal bank, menurut Halim, bank sentral juga akan mendorong pengawasan masyarakat dan kantor akuntan publik yang mengaudit bank. “Ini merupakan lapisan kedua sehingga ada jaminan yang baik terhadap perlindungan dana nasabah dan bank itu sendiri sebagai industri,” ujarnya.

2 Comments

Filed under Fraud and Corruption

BOS dan Pungutan Sekolah: Quo Vadis Pendidikan Indonesia?


Pagi ini saya sangat menikmati perjalanan ke kantor dengan KRL Commuter Line, yang entah kenapa, terasa agak lengang. Ya, ini adalah kali pertama saya naik KRL lagi, setelah perubahan pola operasi menjadi hanya dua tipe KRL: ekonomi dan Commuter Line, sejak tanggal 2 Juli kemarin. Sebelumnya jika naik KRL, seringnya saya naik KRL Ekonomi AC jam 7.20 di Stasiun Pondok Cina. Jangan bayangkan bagaimana penuhnya, masuk saja susah! Apalagi keluarnya wkwkwk..

Didorong oleh mood yang smooth pagi ini (thanks to KRL!:), saya melihat koran Kompas yang sedari tadi saya baca di kereta, dan merasa ada yang mengganjal di mata — judul headline hari ini terkait dengan Penerimaan Siswa Baru: Tidak Boleh ada Pungutan Apa Pun di SD dan SMP.. (!)

Teringat rasanya seperti masih baru kemarin saja, tahun lalu keponakan istri saya — namanya Ira, ribet bin pusing mikirin mau masuk SMP mana. Di satu sisi karena kuatir nilainya nggak nyampe buat masuk sekolah negeri favorit, juga karena khawatir dengan biaya yang muahall kalo sampe harus masuk ke sekolah swasta. Belum lagi karena ternyata sekolah negeri favorit yang diincernya itu, juga terkenal membebankan macam2 biaya kepada orang tua, padahal katanya sekolah negeri sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah.

Olala.. BOS apaan tuh ya? ‘Bantuan Operasional Sekolah’ yang menurut berita yang saya baca di headline pagi ini, disalurkan oleh Pemerintah untuk memenuhi 70 persen dari kebutuhan sekolah. Sedangkan kekurangannya, 30 persen, diharapkan untuk dapat dipenuhi dari pemkab/pemkot dan provinsi. Dalam satu referensi Kemendiknas tentang Kebijakan BOS, dijelaskan bahwa BOS ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka wajib pendidikan dasar 9 tahun. BOS ini juga bertujuan untuk membebaskan siswa SD/MI dan SMP/MTS dari biaya operasional sekolah (kecuali RSBI dan SBI) dan membebaskan siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Di tahun 2011 ini, dianggarkan dana sebesar 16 Trilyun untuk BOS. Dana ini diusulkan oleh Kemendiknas untuk naik menjadi 27 Trilyun di tahun 2012 untuk dapat memenuhi 100 persen dari kebutuhan sekolah. Penasaran dengan panduan mengenai penggunaan dana BOS, dalam salah satu ulasan dari BPK mengenai BOS dijelaskan bahwa dana BOS tidak boleh dipergunakan untuk: disimpan untuk dibungakan, dipinjamkan, kegiatan yang bukan prioritas sekolah seperti studi banding atau study tour, membangun gedung atau ruangan baru, membayar transportasi, pakaian, dll yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid, membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pengajaran, dan membayar guru kontrak atau guru bantu dan kelebihan jam mengajar, yang telah dibiayai oleh pemerintah pusat atau daerah.

Berbicara mengenai BOS, tidak dapat dipungkiri masih banyak potensi celah yang dapat disalahgunakan. Sebagaimana ditulis oleh Febri Hendri (peneliti senior ICW), dalam Skandal Dana BOS, BPK Perwakilan Jakarta menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 2007-2009, sebesar Rp 5,7 miliar di tujuh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah-sekolah tersebut terbukti memanipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif dan kecurangan lain dalam SPJ. Begitu juga berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008, ditemukan nilai penyimpangan dana BOS lebih kurang Rp 28 miliar pada sampel 3.237 sekolah di 33 provinsi. Lebih lanjut, selama periode 2004-2009, kejaksaan dan kepolisian seluruh Indonesia juga berhasil menindak 33 kasus korupsi terkait dengan dana operasional sekolah, termasuk dana BOS. Kerugian negara dari kasus ini lebih kurang Rp 12,8 miliar. Menurut Febri Hendri lagi dalam kritiknya, korupsi massal dan sistemis dalam BOS dapat dipicu dua hal, yakni keterlambatan penyaluran dan buruknya sistem pengawasan atas penggunaan dana.

Sementara itu terkait dengan pungutan sekolah, Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh menegaskan bahwa Kemendiknas melarang adanya berbagai kegiatan pungutan saat pendaftaran sekolah. Menko Kesra HR Agung Laksono juga mewanti-wanti, bahwa sekolah sesuai dengan undang-undang telah menikmati BOS. Karena itu, sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan liar (pungli). Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut dalam kedua artikel yang memberitakan larangan tersebut, masih dimungkinkan adanya wilayah abu-abu (grey area) yang memungkinkan pungutan masih terjadi. Seperti yang digambarkan oleh Mendiknas, apabila memang ada keperluan mendesak, bisa saja pengadaan seragam dikoordinasi oleh sekolah. Namun, harus dilakukan secara transparan seperti referensi harga yang sesuai di pasaran serta mengumumkannya ke orang tua murid. Begitu pula yang dikatakan oleh Menko Kesra, pungutan yang dilakukan untuk misalnya membeli sepatu bersama tidaklah termasuk pungutan liar, karena memang BOS tidak digunakan untuk membiayai hal itu.

Menelisik akar masalah terjadinya pungutan, sebagaimana dikatakan oleh Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal, dikarenakan dana BOS yang diberikan pemerintah selama ini sebenarnya hanya mencakup 70 persen dari kebutuhan operasional siswa di sekolah, maka kemudian banyak sekolah terutama di perkotaan, melakukan pungutan sana-sini untuk memenuhi kebutuhan 100 persen biaya operasional siswa di sekolah. Pungutan itu sulit dikendalikan karena pemerintah menyadari adanya kekurangan dana 30 persen itu.

Sekali lagi kita berharap, semoga pungutan sekolah dapat dihilangkan dan pemerintah dapat merealisasikan kewajibannya untuk memberikan layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun).

Majulah Pendidikan Indonesia!

3 Comments

Filed under Fraud and Corruption